PERANAN LPMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SULTENG

 

PERANAN LPMP DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

 

A.PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
    Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009, ditegaskan bahwa Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut. penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya.
    Dalam pelaksanaannya, kementrian pendidikan dan kebudayaan membentuk beberapa institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan antara lain:
    1. Badan Standar Nasional Pendidikan
    2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
    3. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
    4. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar
    5. Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
    6. Direktorat Jendral Pendidikan tnggi
    7. Badan Penelitian dan Pengembangan
    8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan, Kebudayaan dan  Penjaminan

    Mutu Pemdidikan
Semua institusi diatas berada di bawah Kementrian Pendidikan  dan Kebudayaan  yang memiliki fungsi:
1. mengatur dan mengkoordinasikan pengembangan kebijakan, regulasi, dan strategi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. melakukan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan ke seluruh komponen yang

        terlibat
3. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

    di tingkat nasional
4. melaksanakan dan memantau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
5. melakukan tindak lanjut hasil pengukuran penjaminan mutu pendidikan.
         Dari uraian tugas fungsi Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sasaran adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.
Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.
Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa mengacu pada mutu kehidupan manusia dan bangsa Indonesia yang komprehensif dan seimbang yang mencakup sekurang-kurangnya:
        a. mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian;
        b. kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya.
Untuk tingkat Propinsi yang berhubungan lansung dengan penangan Pendidikan ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Kemenag Propinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan disamping Dinas pendidikan kabupaten Kota yang bertanggungjawab di Kabupaten Kota.
Dalam makalah singkat ini khusus dikupas peranan LPMP Riau yang berfungsi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikian di provinsi Riau

  1. Tujuan  Penulisan Makalah
    1. Unruk mengethui sejauhmana peranan LPMP dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi tengah
    2. Untuk mengetahui  kontribusi LPMP dalam meningkatkan mutu pendidikan
    3. Manfaat  Penulisan Makalah
      1. Sebagai  masukan semua stakeholder dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerah
      2. Sebagai  bahan evaluasi LPMP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
      3. Rumusan Masalah
        1. Bagaimanan peranan LPMP dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah ?
        2. Program-program apa saja yang dilakukan  LPMP dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan di provinsi Sulawesi Tengah ?

B.KAJIAN PUSTAKA

  1. Tugas dan Fungsi LPMP
            Dalam Permendiknas No.7 Tahun 2008, LPMP diamanatkan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Fungsi LPMP adalah melakukan:
    1. pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain   

   yang sederajat
2. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan  

   menengah termasuk TKmRA dan bentuk lain yang sederajat
3. supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain  

    yang sede4ajat dalam mencapai standar nasional pendidikan
4. fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah,      

    termasuk TK dan bentuk lain yang sederajat.
5. pelaksanaan urusan administrasi  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
         Untuk memperjelas arah yang akan dicapai LPMP, LPMP Sulawesi Teengah merumuskan visinya sebagai berikut “Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang berstandar  Nasional dan berwawasan Global standar nasional pendidikan di Provinsi Riau melalui penjaminan mutu pendidikan”.
Sedangkan penyataan misi LPMP Riau adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan system Penjaminan mutu pendidikan Secara bersinambungan.
2. Mendorong adanya peraturan daerah mengenai penjaminan mutu pendidikan pada

    pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
3. Mengembangkan indikator-indikator pencapaian dalam memperkuat sistim penjaminan

    mutu pendidikan di provinsi Sulawesi Tengah
4. Melaksanakan pemetaan, supervisi, dan fasilitasi mutu pendidikan tingkat provinsi/

    kabupaten/kota.
5. Membangun partisipasi masyarakat, serta pemangku kepentingan, dalam pencapaian

    mutu pendidiikan

  1. Konsep  Mutu Pendidikan

A.Sabur(1998:33)  melihat  mutu  pendidikan  dari  tiga  perspektif yaitu: perspekstif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. 

      Edward Sallis (1993:22) mengemukakan konsep mutu dalam kaitan dengan Total Quality Management (TQM), dimana menurutnya mutu itu harus dipandang sebagai konsep yang relatif bukan konsep yang absolut. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu, dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan ekslusif. Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan.

  1. C.    Esensi Penjaminan  Mutu Pendidikan

Penjaminan  mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. LPMP yang berkedudukan di setiap provinsi menjadi unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran antara lain mendukung dan memfasilitasi satuan pendidikan dalam mengelola program penjaminan mutu pendidikan. Dalam hal ini LPMP mendukung pelaksanaan system penjaminan mutu pendidikan dan membantu pengawas sekolah di tingkat Kabupaten/Kota serta satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

Pada tahun 2012, LPMP Sulawesi Tengah menyelenggarakan program penjaminan mutu pendidikan yang merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan dengan kegiatan-kegiatan berikut:

  1. 1.       Capacity Building EDS bagi Pengawas

Agar satuan pendidikan dapat memahami landasan filosofis dan melaksanakan EDS dengan baik, diperlukan suatu program pendampingan oleh pengawas yang telah menguasai konsep dan berpengalaman melaksanakan pendampingan EDS bagi sekolah binaannya. Keberhasilan implementasi EDS sangat ditentukan oleh kompetensi, kapasitas, dan komitmen para pengawas dalam membimbing satuan pendidikan melaksanakan EDS. Para pengawas tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dan difasilitasi agar mereka dapat memiliki persamaan persepsi dan strategi serta kapasitas yang memadai dalam melakukan proses pendampingan.

4

 

Capacity Building EDS bagi pengawas dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mempersiapkan pengawas yang membina sekolah yang dijadikan sebagai sasaran baru implementasi program penjaminan mutu oleh LPMP Sulawesi Tengah. Kegiatan ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum para pengawas difungsikan sebagai pendamping terjun ke satuan pendidikan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi para pengawas (pendamping EDS) dalam merencanakan dan menyusun strategi dan materi pendampingan.

 

  1. 2.      Penguatan Program EDS bagi pengawas

              Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan penguatan program EDS bagi pengawas sama dengan kegiatan Capacity Building EDS. Perbedaan kedua kegiatan tersebut terletak pada lama kegiatan, struktur program dan sasaran kegiatan. Sasaran Capacity Building EDS adalah para pengawas satuan pendidikan yang berasal dari kabupaten/kota sasaran EDS Tahun 2012 (sasaran baru), sedangkan sasaran kegiatan penguatan program EDS adalah para pengawas satuan pendidikan yang berasal dari Kabupaten/Kota sasaran EDS Tahun 2010 & 2011 (sasaran lama).

 

  1. 3.      Pendampingan Implementasi EDS

              Kegiatan ini untuk memfasilitasi satuan pendidikan melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan pendampingan EDS ini dilakukan oleh pengawas sekolah. Pola pendampingan dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu Capacity Building EDS bagi Tim Pengembang Sekolah di titik wilayah binaan dan Pendampingan pelaksanaan EDS di setiap sekolah binaan.

  1. 4.      Supervisi Implementasi EDS

              Untuk memastikan ketepatan mekanisme dan prosedur pelaksanaan EDS di setiap satuan pendidikan perlu dilakukan supervisi. Dalam hal ini supervisi dilakukan oleh LPMP dengan melibatkan unsur pimpinan, widyaiswara dan staf yang sudah mendapatkan pembekalan. Melalui supervisi EDS diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh langkah pada proses pelaksanaan EDS dan pemanfaatan hasilnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar.


5.     
Workshop Pengolahan Hasil EDSMelalui pelaksanaan supervisi juga diharapkan ada alternatif pemecahan masalah yang ditemukan dalam bentuk kegiatan bimbingan. Secara lebih rinci tujuan supervisi EDS adalah: (1) Memastikan pelaksanaan Capacity Building EDS untuk TPS sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat; (2) Memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi pengawas dalam melaksanakan Capacity Building EDS untuk TPS; (3) Memastikan pengisian instrumen EDS oleh TPS tuntas dan benar, isian instrument EDS telah dikirim secara on-line, hasil EDS dimanfaatkan untuk menyusun profil sekolah, RKS dan RKAS; (4) Memberikan alternatif pemecahan masalah jika pengawas dan TPS menghadapi kendala di lapangan.

            Workshop pengolahan hasil EDS dimaksudkan sebagai kegiatan memverifikasi dan memvalidasi data hasil EDS, mengolah data tersebut untuk menyusun profil mutu pendidikan dan melakukan agregasi profil mutu untuk persiapan analisis. Profil mutu pendidikan merupakan gambaran tentang kondisi mutu satuan pendidikan berdasarkan SNP. Profil mutu ini memberikan gambaran singkat yang menjelaskan karakteristik satuan pendidikan menurut jenjang, jalur, dan jenis satuan pendidikan yang disusun berdasarkan data kuantitatif atau kualitatif hasil EDS.

  1. 6.      Workshop Analisis Hasil EDS

            Tindaklanjut kegiatan pengolahan data hasil EDS adalah workshop analisis. Melalui kegiatan ini, para pengawas bekerja menganalisis data hasil agregasi profil mutu satuan pendidikan menurut jenjang sekolah. Output dari kegiatan ini antara lain: (1) Peta mutu sebagai representasi visual profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan SNP; (2) Identifikasi kekuatan, kelemahan, rekomendasi dan prioritas program peningkatan mutu; (3) Draft laporan hasil EDS di masing-masing Kabupaten/Kota.

  1. 7.      Seminar Hasil EDS

            Agar hasil EDS dipahami manfaat dan kegunaannya, hasil tersebut perlu dipublikasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan secara langsung, baik di tingkat kota/kabupaten, maupun provinsi. Dengan publikasi yang baik dan tepat sasaran, akan banyak umpan balik yang didapat guna penyempurnaan pelaksanaan EDS itu sendiri sehingga hasilnya akan benar-benar menjadi dasar pertimbangan utama bagi penyusunan program-program peningkatan mutu pendidikan oleh berbagai pihak-pihak terkait. Kegiatan publikasi itu dapat dilakukan dalam bentuk seminar hasil EDS.

C.PEMBAHASANMelalui seminar, para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta para pemerhati pendidikan lainnya yang ada di daerah dapat mengetahui secara langsung dan memahami hasil analisis EDS yang berbentuk profil dan peta mutu pendidikan di berbagai jenjang di wilayahnya masing-masing serta berbagai bentuk rekomendasi yang sangat berguna untuk dasar penentuan penyusunan kebijakan program-program peningkatan mutu. Diharapkan dengan kegiatan seminar ini para pemangku kepentingan dan pemerintah tingkat kabupaten/kota melalui dinas pendidikan dapat menyusun program tindak lanjut hasil EDS sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk merealisasikan program tindak lanjut tersebut dengan tindakan nyata.

 

  1. D.     Program LPMP dalam Peningkatan Mutu
    Untuk mewujukan tugas dan fungsi serta mencapai misi yang diemban, LPMP secara teratur melaksanakan kegiatan dan program yang bertujuan membantu satuan pendidikan untuk memenuhi 8 Standar Nasional pendidikan yang kegiatannya antara lain :
    1. Pemetaan Mutu Pendidikan
    Untuk dapat melaksanakan program dengan baik dan bermanfaat, LPMP melasanakan kegiatannya berbasiskan data dan informasi. Berdasarkan data ini dibuatlah pemetaan pendidikan seperti ditunjukkan pada  beberapa tabel berikut :

1.1. Capaian SNP di Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian SNP di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan gambaran umum tentang mutu kinerja pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Rata-rata rating capaian SNP berdasarkan hasil EDS pada keempat jenjang sekolah tersebut dapat dilihat pada beberapa Tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Sekolah dan Rata-rata Capaian Mutu Sekolah

Per Standar Pada Jenjang SD di Provinsi Sulawesi Tengah

STANDAR

JUMLAH RATING SEKOLAH

TOTAL RATING SEKOLAH

<SNP

SNP

>SNP

JUMLAH

RERATA

Standar isi

647

0

0

647

1,26

Standar proses

647

0

0

647

1,35

Standar kompetensi lulusan

646

1

0

647

0,87

Standar PTK

646

1

0

647

0,61

Standar sarana dan prasarana

 

13

 

646

1

0

647

0,92

Standar pengelolaan

646

0

1

647

1,32

Standar pembiayaan

645

1

1

647

1,29

Standar penilaian

646

1

0

647

1,38

            Berdasarkan Tabel 1 di atas tampak bahwa capaian standar isi dan proses pada jenjang SD ada 647 sekolah (100%) berada di bawah SNP dengan rata-rata rating 1,26 dan 1,35. Capaian standar kompetensi lulusan, PTK, sarpras, dan penilaian masing-masing ada 1 dari 647 sekolah yang mencapai SNP, sedangkan sekolah yang lain masih di bawah SNP dengan rata-rata rating masing-masing standar adalah 0,87; 0,61; 0,92 dan 1,38. Capaian standar pengelolaan ada 1 dari 647 sekolah yang capaiannya di atas SNP, sedangkan capaian standar pembiayaan ada 1 sekolah mencapai SNP, 1 sekolah melampauhi SNP dan sekolah lainnya masih di bawah SNP.

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Sekolah dan Rata-rata Capaian Mutu Sekolah

Per Standar Pada Jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Tengah

STANDAR

JUMLAH RATING SEKOLAH

TOTAL RATING SEKOLAH

<SNP

SNP

<SNP

JUMLAH

RERATA

Standar isi

101

0

0

101

1,19

Standar proses

101

0

0

101

1,11

Standar kompetensi lulusan

100

0

1

101

0,97

Standar PTK

101

0

0

101

0,65

Standar sarana dan prasarana

101

0

0

101

1,06

Standar pengelolaan

101

0

0

101

1,22

Standar pembiayaan

101

0

0

101

1,32

Standar penilaian

101

0

0

101

1,21

Pada Tabel 2 tampak bahwa hampir semua sekolah pada jenjang SMP di Provinsi Sulawesi Tengah kinerjanya berada di bawah SNP. Ada satu dari delapan SNP, yaitu standar kompetensi lulusan yang kinerjanya melampaui SNP. Capaian seluruh SNP berada di bawah tuntutan standar (2,00).

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Sekolah dan Rata-rata Capaian Mutu Sekolah

Per Standar Pada Jenjang SMA di Provinsi Sulawesi Tengah

STANDAR

JUMLAH RATING SEKOLAH

TOTAL RATING SEKOLAH

<SNP

SNP

<SNP

JUMLAH

RERATA

Standar isi

49

0

0

49

1,70

Standar proses

 

14

 

49

0

0

49

1,23

Standar kompetensi lulusan

49

0

0

49

0,83

Standar PTK

49

0

0

49

0,86

Standar sarana dan prasarana

49

0

0

49

1,14

Standar pengelolaan

48

0

1

49

1,43

Standar pembiayaan

49

0

0

49

1,10

Standar penilaian

49

0

0

49

1,44

Pada Tabel 3 tampak bahwa dari 49 sekolah pada jenjang SMA yang melakukan EDS, hampir semua sekolah kinerjanya berada di bawah SNP. Hanya ada satu sekolah yang kinerjanya melampaui standar pengelolaan. Secara keseluruhan (100%) rata-rata rating pemenuhan SNP di bawah 2,00 (tuntutan standar).

           Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Sekolah dan Rata-rata Capaian Mutu Sekolah

           Per Standar Pada Jenjang SMK di Provinsi Sulawesi Tengah

STANDAR

JUMLAH RATING SEKOLAH

TOTAL RATING SEKOLAH

<SNP

SNP

<SNP

JUMLAH

RERATA

Standar isi

28

0

1

29

1,66

Standar proses

29

0

0

29

1,30

Standar kompetensi lulusan

27

2

0

29

0,28

Standar PTK

28

1

0

29

0,89

Standar sarana dan prasarana

29

0

0

29

1,11

Standar pengelolaan

28

1

0

29

1,39

Standar pembiayaan

29

0

0

29

1,30

Standar penilaian

29

0

0

29

1,45

            Seperti halnya dengan capaian kinerja pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA, berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa capaian kinerja SMK di Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar juga berada di bawah SNP. Dari 29 sekolah yang melakukan EDS, hanya ada 5 sekolah yang capaian kinerjanya sesuai atau melampaui salah satu SNP. Secara keseluruhan rata-rata rating pemenuhan SNP masih jauh di bawah 2,00.

1.2. Capaian SNP Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

        Gambaran umum tentang kualitas kinerja pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, dan   SMK di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah disajikan melalui beberapa Tabel pemenuhan    SNP berikut:

       Tabel 1 Rata-rata Pemenuhan Semua Standar Jenjang SD Provinsi Sulawesi Tengah

KAB./KOTA

RATA-RATA RATING PER STANDAR

isi

pro-ses

SKL

PTK

sar-pras

penge-lolaan

pem-biayaan

peni-laian

8 SNP

Kota Palu

1,26

1,26

0,89

0,67

1,06

1,28

1,17

1,32

1,11

Kab. Tolitoli

1,26

1,32

 

15

 

0,83

0,46

0,79

1,31

1,29

1,36

1,08

Kab. Tojo Unauna

1,20

1,37

0,92

0,78

0,98

1,28

1,29

1,37

1,15

Kab. Sigi

1,24

1,34

0,73

0,46

0,67

1,28

1,06

1,37

1,02

Kab. Poso

1,33

1,43

0,99

1,00

1,20

1,35

1,46

1,44

1,28

Kab. Parigi Moutong

1,19

1,32

0,8

0,52

0,83

1,31

1,23

1,37

1,07

Kab. Morowali

1,32

1,37

0,94

0,79

1,10

1,35

1,41

1,4

1,21

Kab. Donggala

1,34

1,44

0,87

0,47

0,98

1,45

1,34

1,48

1,17

Kab. Buol

1,09

1,40

1,00

0,46

0,37

1,39

1,55

1,31

1,07

Kab. Bangkep

1,21

1,33

0,89

0,52

0,83

1,30

1,27

1,37

1,09

Kab. Banggai 

1,28

1,39

0,85

0,49

0,80

1,38

1,11

1,41

1,09

RATA-RATA 

1,25

1,36

0,88

0,60

0,87

1,33

1,29

1,38

1,12

          Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa secara umum pemenuhan delapan SNP pada jenjang SD di Sulawesi Tengah masih rendah, rata-rata rating hanya sebesar 1,12. Di antara delapan SNP, capaian terendah adalah standar PTK dengan rata-rata rating sebesar 0,60. Di antara 11 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, capaian SNP di Kabupaten Sigi secara umum paling rendah, yaitu sebesar 1,02.

Tabel 3. Rata-Rata Pemenuhan Semua Standar Jenjang SMP

di Provinsi Sulawesi Tengah

KAB./KOTA

RATA-RATA RATING PER STANDAR

Isi

pro-ses

SKL

PTK

sar-pras

penge-lolaan

pem-biayaan

peni-laian

8 SNP

Kota Palu

1,18

1,07

1,01

0,58

0,96

1,17

1,26

1,19

1,05

Kab. Tolitoli

1,28

1,26

1,17

1,28

1,64

1,38

1,7

1,42

1,39

Kab. Tojo Unauna

1,37

1,22

1,11

0,69

0,62

1,47

1,71

1,38

1,20

Kab. Sigi

1,20

1,13

0,79

0,73

0,9

1,21

1,26

1,22

1,06

Kab. Poso

1,22

1,18

1,21

1,51

1,45

1,28

1,67

1,31

1,35

Kab. Parigi Moutong

1,15

1,21

0,92

1,29

1,30

1,25

1,59

1,21

1,24

Kab. Morowali

0,81

0,8

0,82

0,96

0,68

0,93

0,91

0,87

0,85

Kab. Donggala

1,03

1,02

1,09

1,11

1,38

1,11

1,59

1,17

1,19

Kab. Buol

1,20

1,04

0,95

0,08

0,94

1,21

1,02

1,16

0,95

Kab. Banggai 

1,31

1,23

0,7

0,18

0,96

1,29

1,54

1,28

1,06

RATA-RATA

1,18

1,12

0,98

0,84

1,08

1,23

1,43

1,22

1,13

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa secara umum pemenuhan delapan SNP pada jenjang SMP di Sulawesi Tengah masih rendah, rata-rata rating hanya sebesar 1,13. Seperti halnya pada jenjang SD, pada jenjang SMP capaian SNP terendah adalah standar PTK dengan rata-rata rating sebesar 0,84. Capaian kinerja pendidikan terhadap SNP di Kabupaten Sigi terendah dibandingkan 9 kabupaten/kota lain di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 1,06.

 
 

16

 

          Tabel 4. Rata-Rata Pemenuhan Semua Standar Jenjang SMA

          di Provinsi Sulawesi Tengah

KAB./KOTA

RATA-RATA RATING PER STANDAR

Isi

pro-ses

SKL

PTK

sar-pras

penge-lolaan

pem-biayaan

peni-laian

8 SNP

Kota Palu

1,70

1,18

0,73

0,63

1,15

1,46

1,02

1,40

1,16

Kab. Sigi

1,77

1,32

1,18

1,19

1,59

1,65

1,48

1,59

1,47

Kab. Poso

1,80

1,44

1,19

1,57

1,52

1,55

1,70

1,63

1,55

Kab. Parigi Moutong

1,78

1,43

1,04

1,19

1,02

1,45

1,20

1,55

1,33

Kab. Donggala

1,78

1,37

1,16

1,34

1,41

1,36

1,60

1,52

1,44

Kab. Buol

1,48

1,00

0,34

0,27

0,58

1,24

0,39

1,25

0,82

Kab. Banggai 

1,75

1,25

1,17

1,97

1,55

1,36

1,60

1,5

1,52

RERATA

1,72

1,28

0,97

1,17

1,26

1,44

1,28

1,49

1,33

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa secara umum pemenuhan delapan SNP pada jenjang SMA di Sulawesi Tengah juga rendah, rata-rata rating hanya sebesar 1,33. Pada jenjang SMA capaian SNP terendah adalah SKL (standar kompetensi lulusan) dengan rata-rata rating sebesar 0,97. Capaian kinerja pendidikan terhadap SNP di Kabupaten Buol terendah jika dibandingkan 6 kabupaten/kota lain di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 0,82.

 
 

17

 

   Tabel 5. Rata-Rata Pemenuhan Semua Standar Jenjang SMK

   di Provinsi Sulawesi Tengah

KAB./KOTA

RATA-RATA RATING PER STANDAR

Isi

pro-ses

SKL

PTK

sar-pras

penge-lolaan

pem-biayaan

peni-laian

8 SNP

Kota Palu

1,67

1,35

0,25

1,07

1,20

1,42

1,26

1,47

1,21

Kab. Sigi

1,85

1,74

2,00

1,79

1,64

1,85

1,82

1,87

1,82

Kab. Poso

1,75

1,12

-

-

-

1,42

1,18

1,38

1,37

Kab. Parigi Moutong

2,03

1,76

1,82

1,96

1,48

2,00

1,77

1,93

1,84

Kab. Donggala

1,78

1,32

-

1,90

1,62

1,37

1,56

1,57

1,59

Kab. Buol

1,41

1,01

-

-

0,79

1,09

1,14

1,18

1,10

Kab. Banggai 

1,79

1,28

-

0,65

1,07

1,43

1,43

1,50

1,31

RERATA

1,75

1,37

1,36

1,47

1,30

1,51

1,45

1,56

1,47

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil EDS tidak dapat memotret capaian kinerja pendidikan pada jenjang SMK terhadap seluruh SNP. Di Kabupaten Poso ada tiga standar yang tidak terpotret, Kabupaten Buol ada dua standar, Kabupaten Donggala dan Banggai masing-masing ada satu standar. Hal ini disebabkan data hasil EDS belum diverifikasi dan validasi dengan baik sebelum diposting ke website http://e-eds.kemdikbud.go.id.

Secara umum pemenuhan delapan SNP pada jenjang SMK di Sulawesi Tengah juga rendah, rata-rata rating hanya sebesar 1,47. Pada jenjang SMK capaian SNP terendah adalah standar  sarana prasarana dengan rata-rata rating sebesar 1,30. Seperti halnya dengan jenjang SMA, Capaian kinerja pendidikan pada jenjang SMK terhadap SNP di Kabupaten Buol juga terendah jika dibandingkan 6 kabupaten/kota lain di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 1,10.

2. Pemberdayaan KKG/ MGMP
LPMP sebagai lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tidak mungkin dapat menjangkau semua guru yang ada diseluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sulteng. Dengan alasan itu LPMP Sulteng mengucurkan blockgrant untuk pelaksanaan KKG di SD dan MGMP untuk tingkat SMP, SMA dan SMK. KKG/ MGMP adalah wadah tempat guru belajar bersama, memecahkan masalah yang mereka hadapi selama proses belajar mengajar berlansung. KKG/MGMP ini dibimbing oleh instruktur lokal yang sebelumnya telah diberikan Pembekalan oleh widyaiswara di LPMP agar mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan.
Pada tahun 2010 ini LPMP Riau mengucurkan blockgrant untuk 174 KKG/MGMP di

  1. Propinsi  Sulawesi Tengah. Diharapkan KKG/MGMP ini merupakan perpanjangan tangan LPMP untuki menjangkau guru yang jauh dari pusat kota.
  2.  Bimbingan teknis KTSP
    KTSP adalah kurikulum operasional yang merupakan acuan bagi setiap satuan pendidikan. Namun setelah berjalan sekian tahun, masih banyak kepala sekolah dan guru bahkan pengawas yang belum memahami hakikat dari KTSP ini. Memang hampir seluruh sekolah sudah menyatakan melaksanakan KTSP, tapi KTSP belum menjadi kurikulum operasional. Dokumen yang ada hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi saja tanpa difungsikan sebagai kurikulum yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena alasan itu LPMP Riau mendatangi sekolah untuk memberikan bantuan teknis dan memberi pemahaman yang lebih konkrit tentang kurikulum operasional ini.

4. Pembelajaran PAKEM/CTL
Pakem yang merupakan singkatan dari Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan menyenangkan, dilatihkan kepada guru-guru agar mereka dapat mengelola proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, tidak monoton dan membangkitkan potensi siswa menjadi lebih maksimal. Sehingga belajar tidak menjadi beban yang menakutkan bagi siswa, tapi bagaimana mereka menikmati proses belajar mengajar yang harus mereka ikuti.
5. Tematik
Tematik sebenarnya adalah rangkaian dari PAKEM. Tematik ini dilatihkan khusus untuk guru kelas awal SD. Dalam pelatihan tematik, guru kelas awal dilatih untuk merancang materi dan kegiatan pembelajaran dengan tidak menonjolkan matapelajaran, tapi menonjolkan tema. Pembelajaran tematik ini sesuai dengan perkembangan kecerdasan siswa kelas 1, 2 dan 3 SD yang masih berpikir secara global.
Meskipun Tematik ini sebenarnya merupakan keharusan bagi sekolah SD untuk melaksanakan, namun sejauh ini menurut pantauan LPMP, beloum banyak sekolah yang melaksanakan sehimngga pembelajaran pada kelas awal SD masih menonjolkian mata pelajaran.
6. Strategy Persiapan menghadapi UN
Ujian nasional merupakan kegiatan rutin seetiap tahun, namun menimbulkan permasalahan dan kecemasan bagi berbagai pihak. Dibeberapa daerah Ujian nasional merupakan pertaruhan jabatan bagi kepala sekolah. Sebenarnya semua kecemasan ini tidak perlu terjadi, karena sudah merupakan prosedur dari suatu proses belajar mengajar bahwa untuk mengukur pencapaian hasil belajar diperlukan evaluasi atau ujian.
LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu bersama-sama dengan guru merancang persiapan menghadapi ujian nasional ini. LPMP menawarkan program yang kalau di99laiksanakan dengan konsisten oleh guru di sekolah memungkinkan suatu sekolah lulus seratus persen. Program ini bukan trik atau strategi mengakali ujian nasional, tapi merupakan kegiatan yang dapat mengemjbangkan potensi siswa dalam menjawab soal ujian sesuai dengan kompetensinya.
7. Pelatihan Karya tulis ilmiah
Pekerjaan menulis adalah pekerjaan yang paling berat bagi hampir semua guru. Oleh karena itu menulis karya ilomiah yang merupakan salah satu persyarata untuk naik pangkat, merupakan persyaratan yang menghambat kenaikan pangkat guru. LPMP berusaha membantu kesulitan ini dengan mengadakan latihan penulisan Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan sekolah. Widyaiswara LPMP menuujukkan kepada guru, kepala sekolah dan pengawas bahwa menulis karya ilmia tidak sesulit yang mereka bayangkan. Secara praktis dilihatkan pada mereka bagaimana menemukan masalah dalam penelitian, dan dari masalah muncul judul.
Program LPM, dengan pelatihan satu hari, peserta sudah selesai Bab I, outlined Bab II dan tuntas Bab III. Sehingga selesai mengikuti pelatihan satu hari mereka sudah punya proposal penelitian. Mereka tinggal menindaklanjuti dengan melaksanakan penelitian untuk memproleh data agar bisa melanjutkan Bab IV dan V.

8. Lesson Study
Mulai tahun 2010 ini LPMP  Sulteng  secara intens menyebar luaskan Lesson Study di seluruh kabupaten kota di provinsi Sulteng dan Kepulauan Sulteng. Lesson study adalah suatu kegian pembinaan profesi guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar secara terus menerus.
9. Pelatihan ICT
Kemajuan tekhnologi yang pesat memberi berbagai kemudahan bagi kalangan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu LPMP juga memfasilitasi guru dengan pelatihan bagaimana pemanfaatan Kemajuan teknology informasi itu untuk memudahkan merancang proses belajar mengajar. LPMP juga membagikan laptop dan modem internet untuk guru-guru sekolah terpencil setelah mereka mengikuti pelatihan di LPMP.
10. Model Pembelajaran
Banyak guru yang sudah mengikuti pembelajaran PAKEM dan CTL, namun pelaksanaan yang ril didalam kelas masih banyak kelemahan. Dan LPMP berusaha membantu dengan program model pembelajaran untuk mencontohkan pembelajaran PAKEM dan Contextual Teaching and Learning di dalam kelas.
11. Classroom Language
Classroom Language adalah penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas. Ini berlaku untuk sekolah-sekolah berstandar Internasional. Seyogianya sekolah ini menggunakan juga bahasa Inggris untuk pembelajaran science. Karena tidak semua guru yang bisa berbahasa Inggris maka perlu diberi pelatihan classroom language ini.

D.KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Kesimpulan
    1. Tugas LPMP dalam pemutuan pendidikan terbatas pada mengawal SNP esensi penjaminan mutu pendidikan ada pada setiap satuan pendidikan
    2. Capaian mutu   sekolah di Sulteng belum ada yang mencapai SNP ( nilai  2 )
    3. Rata-rata  capaian mutu setiap satuan pendidikan tertendah pada standar kompetensi lulusan dan standar PTK
    4. Saran
      1. Setiap sekolah dan dinas provinsi/kabupaten hendaknya melakukan kegiatan pemutuan berdasarkan hasil EDS
      2. Prioritas  tindak lanjut  pada  Standar kompetensi lulusan dan standar  PTK
      3. Perlu ada koordinasi dan komunikasi terus menerus antara LPMP,Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten dan LPTK  dalam menyusun program pemutuan
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s